lampiran peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. lampiran peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, danNomor 5348); 5. E. Lampiran Nama Lampiran Hal Formulir 01 : Surat Permohonan Keterlibatan dalam Pengkajian Kebutuhan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat : 1. AKUNTANSI PEMERINTAHAN LAMPIRAN I. Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan; Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan. Laoly pada tanggal 2 Februari 2021 di Jakarta. 2011 No. Unduh PDF gratis dan. NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG. Nomor 5103); 8. Bagian Ketiga Kriteria Baku. - 10 - Pasal 7KEPUTUSAN PRESIDEN Nomor 20 Tahun 2023 | tanggal penetapan 11 September 2023. PNS yang. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015. 011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan,. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN. 5) Pada PP 30 mengatur tentang Tim Penilaian Kinerja PNS, Pemantauan Kinerja, Bimbingan dan Konseling Kinerja, Pemeringkatan Kinerja, Sistem Informasi Kinerja PNS, Pengelola Kinerja, Penghargaan dan Sanksi. 45 TH 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA. . Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu ; PP No. Badan / Pengarang: Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian sustainable palm oil/ISPO) Download | Lampiran file: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun. 5) Pada PP 30 mengatur tentang Tim Penilaian Kinerja PNS, Pemantauan Kinerja, Bimbingan dan Konseling Kinerja, Pemeringkatan Kinerja, Sistem Informasi Kinerja PNS, Pengelola Kinerja, Penghargaan dan Sanksi. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pertambangan. 106. Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. Download. Nomor 13 Tahun 2015. Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, beserta perubahannya (Permenkes Nomor 64 Tahun 2016, Permenkes Nomor 4 Tahun 2017. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Peraturan Pemerintah, 5 TAHUN 2011. Peraturan Pemerintah (PP). Beranda. Berlaku, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut:. Judul. bahwa wilayah Batam serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pasal 11. tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Peraturan Perundang-undangan. LAMPIRAN . Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 46: Jenis / Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: PP:. (4) Setiap Lembaga. (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada. Pasal I Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OIl tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 46/PMK. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010. download atau unduh Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentangPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Pasal 12 ayat (5), Pasal 16 ayat (5), Pasal 19 ayat (5),. 121, TLN No. pdf. 44, LN. pdf PP yang. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran. PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,. TLN = Tambahan Lembaran Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS 3. 228, TLN No. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber. Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 12. Nomor 5135); 13. Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 2. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perusahaan Umum Perum Jasa Tirta I. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah (PP) NO. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA LAPORAN KEPALA DESA. 54 Th 2010 sebagaimana telah diubah oleh Perpres No. PP Nomor 44 Tahun 2015 - Lampiran 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. id. Tahun 2002, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Ill Keputusan ini. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. . tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini. Kategori Regulasi. Disiplin. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. U. LAMPIRAN: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TANGGAL : 14 Desember 2001 TENTANG : PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas PARAMETER SATUAN KELAS KETERANGAN I II III IV FISIKA 0 Temperatur C Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 5. tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini. Laoly pada. tentang Impor dan. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. 8 April 2020:Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O20 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah. 38 MB 3 downloads. 2. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka: Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; dan Surat Edaran. Bentuk. Jika kegiatan tugas jabatan tersebut dibiayai atau dianggarkan, maka aspek biaya harus menjadi targetLembar Kerja Peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 14. pdf. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. 237_PMK. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid. UMUM 1. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjagaIndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha€yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran. Peraturan Pemerintah Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59. E. Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional, yang mencakup: Kementerian yang membidangi urusan 1. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. SKP yang berdasarkan PP. PP Nomor 46 Tahun 2011 PP Nomor 30 Tahun 2019. un 2019. Pasal 2. jkn. TANGGAL 4 FEBRUARI 2011 . Komitmen. – Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tah. Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, kemampuan TNI dapat didayagunakan untuk membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI. 1. Salinan sesuai dengan aslinya . Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email [email protected] Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); - 4 - 16. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007. 46, LN. 2011 No. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 82 Tahun 2014 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret”, dapat diunduh di sini. PP ini mencabut : 1) Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 34 sampai dengan Pasal 37, Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, Pasal 61, dan Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 PP Nomor 52 Tahun 2000; 2) Pasal 1 angka 13, Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal. 57 KB 9 downloads. Tahun. 29 Tahun 1945. 60. 1. Indonesia, Pemerintah Pusat. 176. 10. Dokumen Peraturan : PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK. 000. 16, TLN No. Republik Indonesia Tahun . Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan. huruf d) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat. 46 tahun 2011 mengatur kerja, yang memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Surat Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 978. Berlaku Bahasa: Indonesia: Lokasi: Biro Hukum Kominfo: Bidang Hukum-Lampiran:. 5714, LL SETNEG : 46 HLM. 35. 13. Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 13 BAB dan 91 Pasal. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Tipe Dokumen. E. Peraturan Bersama. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali) 3) Peraturan Menteri mengenaiDaftar Peraturan Peraturan Presiden. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501. Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. ayat (1) tercantum dalam lampiran II peraturan ini. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik. Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 1. Tipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025: T. 67 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542); 6. MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2OI9 Golongan II. Integritas. Semoga informasi ini bermanfaat. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. BAB IV PENILAIANPRESTASI KERJA Pasal. 05/2011. Preview. c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126); 8. Download. (1) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas Jabatan dari Jabatan di. Mengingat : 1. Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29,Pasal 34 sampai dengan Pasal 37, Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, Pasal 61, dan Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan. (SAP) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 985 kali: cara cek nama di daftar pemilih melalui dpt online: 03 maret 2023 | 16. maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai dengan Tahun. 000.